Natalius Pigai Tuding Lembaga Survei Jadi Alat Justifikasi Kejahatan, Sebut Tak Kredibel

JAKARTA, URBANFEED -  Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menuding sejumlah lembaga survei di Indonesia tidak memiliki kredibilitas dan kerap dijadikan alat pembenaran untuk kepentingan tertentu. Pigai menyebut, hasil survei tidak bisa dijadikan tolok ukur objektif untuk menilai kinerja pejabat maupun opini publik.

Dalam keterangannya di Gedung Kementerian HAM RI, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025), Pigai menegaskan bahwa lembaga survei sering kali menjadi alat politik yang tidak independen. Ia mengatakan, “Jangan ikuti survei, survei, survei. Survei itu alat justifikasi kejahatan. Survei itu alat payung kejahatan, pelindung kejahatan, pembenaran kejahatan kriminal,” seperti dikutip dari Kumparan, Selasa (21/10/2025).

Pigai menambahkan bahwa dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan serupa dalam menilai hasil survei. Ia menegaskan, hasil survei tidak bisa dijadikan acuan karena banyak lembaga yang menurutnya hanya mengejar kepentingan bisnis dan pesanan politik. “Kami tidak percaya pada lembaga survei. Mereka lebih mirip organisasi bisnis daripada lembaga ilmiah. Tidak ada independensi finansial dan metodologi yang benar-benar objektif,” kata Pigai dikutip dari Tirto.id.

Menurut Pigai, survei di Indonesia sering kali dilakukan tanpa transparansi metodologi dan pendanaan yang jelas. Ia juga menyinggung lembaga seperti Center of Economic and Law Studies (Celios) yang sempat menempatkannya dalam daftar pejabat berkinerja buruk. “Mereka bahkan bukan ahli HAM, tapi tiba-tiba menilai kinerja saya di bidang yang tidak mereka kuasai. Saya tidak ambil pusing dengan hasil semacam itu,” tegasnya sebagaimana dilansir Suara.com.

Pigai juga mengimbau masyarakat agar lebih kritis terhadap hasil survei yang dirilis menjelang tahun politik. Ia menilai, publik seharusnya menilai kinerja pejabat berdasarkan fakta dan kebijakan nyata, bukan angka survei yang belum tentu objektif. “Kalau mau menilai pejabat, lihat kerja lapangannya, bukan survei yang dibayar,” ujarnya.

Pigai Singgung Survei Politis dan Bisnis Pesanan

Dalam kesempatan itu, Pigai menilai tren lembaga survei yang bermunculan menjelang pemilu kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun opini publik. Ia menyebut praktik semacam itu berpotensi menyesatkan masyarakat dan merusak demokrasi.

Pigai berharap lembaga survei di Indonesia dapat memperbaiki integritasnya dengan memperjelas sumber pendanaan, metode pengambilan sampel, dan afiliasi politik. Ia menegaskan, “Kalau tidak transparan, survei hanya jadi alat legitimasi kejahatan demokrasi.”. (MIN)