Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

JAKARTA, URBANFEED - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen kuat dalam memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berbicara dalam forum internasional Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel The St. Regis, Jakarta, pada Rabu (16/10). Forum tersebut dihadiri oleh pemimpin perusahaan besar dunia, investor, serta tokoh ekonomi global, termasuk Chairman & Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan.go.id), Prabowo menilai korupsi adalah penyakit serius yang dapat menghancurkan bangsa jika tidak diberantas secara konsisten.

“Korupsi adalah penyakit yang dapat menghancurkan negara, menghancurkan bangsa, dan menghancurkan rezim,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum tanpa pandang bulu, baik di kalangan aparatur negara maupun sektor swasta. “Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum. Tidak ada kompromi,” tegasnya.

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahannya telah menyiapkan langkah konkret dalam menegakkan hukum di berbagai bidang, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam, penindakan terhadap praktik tambang ilegal, serta penguatan lembaga penegak hukum agar lebih independen.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya kolaborasi antar lembaga, terutama antara Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Keuangan dalam menelusuri serta mengamankan aset negara.

“Kami akan bekerja erat dengan Jaksa Agung, BPK, dan aparat hukum lainnya untuk memastikan kekayaan negara dikelola dengan benar dan tidak disalahgunakan,” kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem transparansi dan digitalisasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah dalam mencegah peluang terjadinya korupsi di masa depan.

“Digitalisasi pelayanan publik adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi potensi penyimpangan dan mempercepat reformasi birokrasi,” ujarnya.

Menurut Prabowo, stabilitas hukum yang tegas dan transparan juga menjadi pondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi dan peningkatan kepastian hukum akan menarik lebih banyak investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Investor membutuhkan jaminan hukum yang jelas. Jika hukum ditegakkan dengan adil, maka kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat,” kata Prabowo di hadapan peserta forum.

Dalam kesempatan yang sama, Steve Forbes menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah Presiden Prabowo dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menilai pendekatan tegas terhadap korupsi adalah sinyal positif bagi dunia usaha global.

Selain fokus pada hukum, Prabowo juga menyoroti pentingnya integritas pejabat publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk mencegah praktik suap serta penyalahgunaan kewenangan.

“Pemerintah yang kuat dan bersih dimulai dari aparat yang sejahtera dan berintegritas,” ucapnya.

Pidato tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola negara yang efisien, transparan, dan berkeadilan di tengah situasi ekonomi global yang dinamis.

Dengan tegas, Prabowo menutup sambutannya dengan pesan bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat bertahan jika berlandaskan pada sistem hukum yang adil dan penegakan kejujuran di seluruh lini. (DIK)