BRIN Dorong Digitalisasi Sektor Publik untuk Tingkatkan Efisiensi Layanan Pemerintah

JAKARTA, URBANFEED — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong digitalisasi sektor publik sebagai bagian dari transformasi layanan pemerintahan di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pelayanan publik berbasis teknologi.

Dilansir dari Antara News, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan bahwa riset dan inovasi teknologi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. “Kami tidak hanya bicara soal adopsi teknologi, tapi juga soal membangun sistem dan ekosistem digital yang berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Senin (21/10/2025).

Menurut Handoko, digitalisasi sektor publik merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pelayanan publik di era pasca-pandemi. BRIN kini berfokus pada penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan (AI), big data, serta keamanan siber untuk mendukung sistem administrasi pemerintahan digital.

Dilansir dari Kompas.com, BRIN juga tengah mengembangkan National Digital Public Infrastructure (NDPI) — platform integratif yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah mengelola data dan layanan publik secara terpusat. “Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses berbagai layanan tanpa tumpang tindih sistem antarinstansi,” jelas Handoko.

Deputi Transformasi Digital BRIN, Dr. Sri Mulyani S, menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan proyek digitalisasi sektor publik. “Digitalisasi tidak bisa berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Bappenas, dan pemerintah daerah agar teknologi yang dikembangkan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan,” katanya.

Sejumlah proyek percontohan telah dijalankan, di antaranya sistem layanan publik digital di lima kota besar — Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan — yang mengintegrasikan data kependudukan, layanan perizinan, serta pembayaran pajak daerah secara daring.

“Transformasi ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika data dan layanan lebih transparan, kepercayaan masyarakat akan meningkat,” tutur Sri Mulyani.

BRIN menargetkan pada 2026 seluruh layanan publik di tingkat kementerian sudah terhubung dalam satu ekosistem digital nasional. Pemerintah berharap langkah ini dapat mempercepat pencapaian Visi Indonesia Digital 2045. (MIN)