Indonesia Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan yang Inklusif dan Bertanggung Jawab

Indonesia Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan yang Inklusif dan Bertanggung Jawab
Ilustrasi AI Indonesia. (Istimewa)

JAKARTA, URBANFEED —  Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang inklusif dan bertanggung jawab. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Thom Role dalam forum tahunan Bank Dunia–International Monetary Fund (IMF) di Washington D.C., Amerika Serikat. Selasa (21/10/2025)

Dilansir dari Kementerian Keuangan RI (kemenkeu.go.id), Thom Role menekankan bahwa penerapan AI di Indonesia harus memperhatikan aspek keadilan sosial, keamanan data, serta keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengatakan, “Kecerdasan buatan bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi bagaimana teknologi itu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak memperlebar kesenjangan, dan dikelola secara bertanggung jawab.”

Thom Role juga menjelaskan bahwa Indonesia tengah memperkuat kerangka kebijakan nasional untuk mengatur penggunaan AI secara etis dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan agar pemanfaatan teknologi ini dapat membantu peningkatan layanan publik, efisiensi birokrasi, serta pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor, termasuk keuangan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengembangkan riset dan inovasi di bidang AI. “Pemerintah akan memastikan adanya regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi, tetapi tetap mengutamakan perlindungan privasi dan keamanan masyarakat,” ujar Thom Role seperti dikutip dari Kemenkeu.

Dalam forum yang sama, sejumlah negara berkembang menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi kesenjangan digital akibat penerapan AI yang tidak merata. Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang aktif menyuarakan pentingnya tata kelola AI yang inklusif, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan tidak hanya terpusat pada sektor tertentu.

Kementerian Keuangan menilai, pengembangan AI yang beretika akan menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi digital nasional. Pemerintah juga berencana memperkuat literasi digital dan membangun kapasitas sumber daya manusia agar siap menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat.

Langkah ini sejalan dengan agenda nasional “Indonesia Digital 2045” yang menempatkan kecerdasan buatan sebagai pilar utama menuju ekonomi berdaya saing global. (MIN)

Penulis : Dhika

Berita Sebelumnya

Propam Polresta Samarinda Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kasus Kaburnya 15 Tahanan

Berita Selanjutnya

BRIN Dorong Digitalisasi Sektor Publik untuk Tingkatkan Efisiensi Layanan Pemerintah

Tinggalkan Komentar